PEKANBARU (BabadNews) – Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dinilai belum maksimal. Rendahnya serapan anggaran membuat Pemerintah Pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) tahun ini.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri menyebut, pemotongan anggaran dari pusat itu bukan semata-mata karena politik. Akan tetapi ada hal yang mendasar sehingga mengakibatkan Pemerintah Pusat memutuskan untuk memangkas anggaran tersebut.

Salah satu alasan yang mendasar, kata Edi, adalah kurangnya penyerapan anggaran daerah Provinsi Riau.

"Bahkan dari April sampai Mei kemarin, serapan anggaran Provinsi Riau di bawah 70 persen. Maka kita dianggap tidak bagus secara cash dan manajemen," ungkapnya.

Karena rendahnya serapan anggaran tersebut, Pemerintah Pusat melakukan pemotongan kepada daerah.

"Jadi tidak semata-mata hanya karena politik pusat saja, tapi memang ada penilaian-penilaian kinerja manajemen keuangan daerah kita yang tidak maksimal menurut pemandangan pusat itu," ungkapnya.

Sebab itu, pihaknya mendorong agar bersama-sama secepatnya mencari perolehan penambahan pendapatan daerah, sehingga bisa menutupi kekurangan transfer dana dari Pemerintah Pusat.

"Kami ingin gagasan bersama supaya kita mencari perolehan penambahan PAD kita secepatnya, untuk menutupi kekurangan transfer dari pusat itu," pungkasnya.