PEKANBARU (BabadNews) — Anggaran belanja pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kini mencapai 37 persen dari total APBD 2025 sebesar Rp9,45 triliun. Angka ini melampaui batas maksimal 30 persen sesuai Mandatori Mendagri 2027. DPRD Riau mengingatkan agar Pemprov segera melakukan efisiensi dan peningkatan pendapatan agar pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bisa dihindari.

Jumlah itu tentunya melebihi dari Mandatori Mendagri yang menegaskan bahwa pada tahun 2027, belanja pegawai maksimal hanya 30 persen dari APBD. Sementara saat ini, total ada sekitar Rp3,6 triliun dari total Perubahan APBD Riau 2025 sebesar Rp9,451 triliun.

Untuk menyesuaikan hal itu, tentunya Pemprov Riau perlu melakukan upaya efisiensi seperti pemotongan TPP.

Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus melakukan efektivitas belanja, kejar transfer ke daerah dan melakukan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Jika tiga upaya itu dilakukan, maka pemotongan TPP ASN dapat dihindari.

"Tetapi kita minta kompensasinya adalah TPP ini mesti dibuat skema pembayaran dengan berbasis kinerja. Apa sih yang mereka kerjakan? Ini harus bisa terukur," kata Abdullah, Selasa (14/10/2025).

Secara pribadi, Politisi PKS dari Dapil Siak dan Pelalawan ini tak ingin ada demotivasi pegawai. Pasalnya, pemangkasan ini terjadi karena sudah melebihi 30 persen dari APBD.

"Kenapa melebihi 30 persen? Karena pendapatan daerah turun. Sehingga belanja pegawai menjadi lebih dari 30 persen, bahkan jadi 37 persen. Supaya sesuai dengan Mandatori Mendagri 30 persen pada tahun 2027, maka dari sekarang kita harus berbenah," ungkapnya.

Supaya tetap 30 persen, kata Abdullah, tentu pendapatan harus naik. Selain pendapatan harus naik, kinerja pegawai ini juga harus diukur dan TPP itu dibayarkan sesuai dengan kinerja.

Dirinya yakin, jika efektivitas belanja, mengejar TKD dengan data yang akurat serta memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), maka pemotongan TPP dapat dicegah.

"Tapi kita yakin, kalau tiga hal itu dilakukan. Saya pikir banyak sekali potensi PAD yang belum dimaksimalkan. Ini masih bisa kita cegah itu, tapi dengan catatan kinerjanya harus ditingkatkan, dan penilaian TPP bisa diskemakan dengan penilaian kinerja," pungkasnya.