BabadNews  - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sidak ke lima bank BUMN adalah bentuk pengawasan dana pemerintah, bukan ajang pencitraan. Ia ingin memastikan penempatan dana Rp200 triliun benar-benar disalurkan untuk mendorong kredit dan ekonomi nasional.

“Saya selalu dengan Danantara. Danantara yang ajak saya ke sana. Saya Dewan Pengawas Danantara,” kata Purbaya usai melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Purbaya mengatakan, langkahnya turun langsung ke lapangan merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan uang negara yang ditempatkan di lima bank BUMN benar-benar memberikan dampak ke masyarakat. “Uang itu uang pemerintah, dan saya ingin tahu sejauh mana pengaruhnya. Jadi bukan jalan sendiri, saya selalu bersama tim Danantara,” ujarnya.

Dana sebesar Rp200 triliun yang disalurkan ke bank-bank pelat merah merupakan separuh dari saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia. Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, dana tersebut ditujukan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari hasil pemantauan, Purbaya menilai serapan dana antarbank BUMN masih bervariasi. “Mandiri paling cepat, serapannya 74 persen. BRI 62 persen, BNI 50 persen, BTN baru 19 persen, dan BSI sekitar 55 persen,” ungkapnya.

Ia bahkan menyoroti kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang dinilai lambat dalam menyalurkan dana Rp25 triliun yang sudah diterima. “Direkturnya sudah ingin ketemu saya, tapi belum sempat. Kalau memang serapannya masih rendah, ya, kita geser ke tempat lain saja,” tegasnya.

Selain memantau bank BUMN, Purbaya juga membuka peluang bagi bank pembangunan daerah (BPD) untuk ikut menyalurkan dana pemerintah, seperti Bank Jakarta dan Bank Jatim. Namun, ia menekankan bahwa tidak semua BPD bisa mendapat kepercayaan. “Kita lihat dulu, kalau pemda-nya kuat, enggak masalah. Tapi kalau ada risiko hukum atau pengelolaan yang bermasalah, tentu kita hindari,” ujarnya.

Purbaya juga memastikan, jika ada bank daerah yang gagal mengembalikan dana pemerintah, konsekuensinya akan langsung menyentuh anggaran daerah. “Kalau ada yang macet, ya, saya potong DAK, DAU, atau DBH-nya. Pemerintah daerah harus ikut tanggung jawab,” katanya tegas.

Menanggapi kritik yang menyebut sidak tersebut sebagai pencitraan, Purbaya menolak anggapan itu. “Saya cuma ingin pastikan uang negara bekerja dengan baik. Bagi saya, yang penting hasilnya terasa di masyarakat,” ujar Menteri yang dikenal blak-blakan itu.

Dengan sikapnya yang lugas, Purbaya menegaskan akan terus turun langsung ke lapangan. “Saya ini pengawas, bukan penonton. Kalau enggak saya lihat sendiri, gimana bisa tahu uangnya benar-benar dipakai?” katanya sambil tersenyum. ***