PEKANBARU (BabadNews) – DPRD Provinsi Riau meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera melakukan langkah strategis menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Efisiensi anggaran dan peningkatan PAD dinilai menjadi kunci menjaga keuangan daerah tetap sehat.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Abdullah, menyebut pihaknya telah mengajukan tiga langkah strategis kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna menjaga stabilitas keuangan daerah.

“Pertama, kita minta dilakukan efisiensi dan efektivitas belanja. Semua belanja daerah harus disortir ulang, dipastikan benar-benar bermanfaat dan berpihak pada pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Abdullah, Kamis (16/10/2025).
Baca juga: Didatangi Warga Inhu dan Pelalawan, Gubri Tegaskan Belum Ada Relokasi TNTN

Abdullah menilai, Kemenkeu masih membuka ruang bagi daerah yang mampu menunjukkan hasil evaluasi positif terhadap belanja daerah, terutama pada semester pertama tahun 2026.

“Artinya, masih ada peluang asalkan daerah bisa menunjukkan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Bukan sekadar hemat, tapi bagaimana anggaran itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Abdullah juga menekankan pentingnya menyajikan data akurat kepada pemerintah pusat, seperti potensi sumber daya alam dan kontribusi bagi hasil daerah terhadap negara.

Langkah ketiga, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, serta pemanfaatan aset milik daerah.

“Hari ini masih banyak aset yang justru jadi pengeluaran, bukan pemasukan. Ini harus direvitalisasi agar menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah,” ujarnya.

Abdullah menilai, bila ketiga langkah strategis itu dijalankan secara konsisten, Riau justru dapat berada dalam posisi unggul di masa mendatang.

“Ketika kondisi keuangan negara membaik dan dana dikembalikan ke daerah pada 2026, kita sudah dalam posisi yang sehat dan siap,” tambahnya.

Terkait rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN akibat penurunan TKD, Abdullah menegaskan langkah tersebut masih bisa dihindari.

“Asalkan tiga langkah tadi dilaksanakan, pemotongan TPP bisa dicegah. Tapi kita juga minta kompensasi agar TPP benar-benar berbasis kinerja dan terukur,” tandasnya.