JAKARTA (BabadNews) – Kementerian Keuangan mencatat total dana pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp653,4 triliun masih tersimpan di perbankan hingga Agustus 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi ini menandakan rendahnya penyerapan anggaran dan perlu investigasi serius.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga Agustus 2025, totalnya simpanan pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp653,4 triliun. Dari jumlah itu, deposito pemerintah pusat mencapai Rp285,6 triliun, giro Rp357,4 triliun, dan tabungan Rp10,4 triliun.

“Nanti akan kami investigasi. Jangan sampai uang saya (pemerintah) nganggur di perbankan,” ucap Purbaya dalam acara "1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism On 8% Economic Growth" di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, persoalan utama bukan kekurangan dana, tetapi rendahnya penyerapan belanja pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah masih cenderung menumpuk realisasi anggaran di akhir tahun, sehingga efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak merata.

“Cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun daerah. Cuma, cara belanjanya belum optimal. Kami akan perbaiki itu sebelum menggerakkan kebijakan-kebijakan yang lain,” jelas Menkeu.

Purbaya juga menyoroti tingginya simpanan pemerintah daerah (Pemda) di perbankan yang per Agustus 2025 mencapai Rp254,3 triliun, termasuk Rp57,5 triliun dalam bentuk deposito. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan Desember 2024 yang hanya Rp92 triliun dan Desember 2023 sebesar Rp103,9 triliun.

Besarnya dana menganggur tersebut menjadi salah satu alasan Kemenkeu melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2026. Alokasi TKD dipotong dari Rp864 triliun (2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN awal 2026), sebelum akhirnya dinaikkan menjadi Rp693 triliun setelah ada masukan dari berbagai pihak.

“Tahun depan anggaran ada efisiensi di mana anggaran ke daerah saya kurangi. Mereka (kepala daerah) datang ke saya marah-marah, wah kenapa dipotong? Mereka enggak kekurangan uang, bahkan kelebihan,” ungkap Purbaya.

Kebijakan pemangkasan itu sempat menuai protes dari 18 kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Mereka menemui Menkeu di kantor Kemenkeu, Selasa (7/10/2025), untuk menyampaikan keberatan atas pengurangan anggaran tersebut.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk memotong, melainkan memastikan dana yang sudah dimiliki daerah benar-benar dibelanjakan.

“Jadi seharusnya kalau saya potong tuh gak apa-apa. Namun mereka protes, wah uang saya kurang. Saya gak tahu ditaruh di mana uang itu, dalam bentuk apa, simpanan siapa. Nanti akan saya periksa,” tutur Purbaya.

Ia menambahkan, peluang penambahan alokasi TKD masih terbuka jika penyerapan anggaran daerah membaik dan terbukti memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2025.

“Yang saya inginkan bukan motong uang mereka, tetapi memastikan uangnya dibelanjakan tepat waktu supaya perekonomian daerah tumbuh,” tegas Menkeu Purbaya. ***