PEKANBARU (BabadNews) – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan kepala daerah agar segera mempercepat realisasi belanja daerah. Ia menilai penumpukan dana Rp234 triliun di bank akibat rendahnya serapan anggaran membuat pertumbuhan ekonomi nasional tersendat.

"Serapan rendah mengakibatkan simpanan uang pemda mengendap di bank sampai Rp234 triliun. Ini bukan soal uang tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," tegas Purbaya dalam rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Ia mengungkapkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga September 2025 baru mencapai 51,3 persen atau senilai Rp712,8 triliun dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka itu lebih rendah 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurutnya, rendahnya serapan anggaran menunjukkan lemahnya kinerja daerah dalam mempercepat belanja produktif. Belanja modal yang seharusnya berperan besar pada pertumbuhan ekonomi justru mengalami penurunan tajam.

"Belanja modal hanya Rp58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen. Padahal belanja ini berdampak langsung pada pembangunan dan lapangan kerja," ujar Purbaya.

Ia juga menyoroti penurunan signifikan pada belanja barang dan jasa, serta belanja operasional lain. Purbaya menilai fenomena ini sebagai tanda lemahnya perencanaan dan koordinasi antarinstansi daerah.

"Perputaran ekonomi daerah jadi lebih lambat. Karena itu, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Jangan biarkan uang daerah mengendap di kas atau deposito," ujarnya.

Purbaya menegaskan, percepatan penyerapan anggaran tak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah daerah.

"Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Tapi kalau dibiarkan diam, kepercayaan publik bisa hilang, dan membangunnya kembali tidak mudah," paparnya.

Dalam rapat tersebut, Purbaya memaparkan daftar 15 pemda dengan simpanan uang terbesar di bank per September 2025.

Berikut daftar pemda dengan simpanan dana terbesar:

- Pemprov DKI Jakarta: Rp14,6 triliun

- Pemprov Jawa Timur: Rp6,8 triliun

- Pemkot Banjarbaru (Kalimantan Selatan): Rp5,1 triliun

- Pemprov Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun

- Pemprov Jawa Barat: Rp4,1 triliun

- Pemkab Bojonegoro: Rp3,6 triliun

- Pemkab Kutai Barat: Rp3,2 triliun

- Pemprov Sumatera Utara: Rp3,1 triliun

- Pemkab Kepulauan Talaud: Rp2,6 triliun

- Pemkab Mimika: Rp2,4 triliun

- Pemkab Badung: Rp2,2 triliun

- Pemkab Tanah Bumbu: Rp2,1 triliun

- Pemprov Bangka Belitung: Rp2,1 triliun

- Pemprov Jawa Tengah: Rp1,9 triliun

- Pemkab Balangan: Rp1,8 triliun

Data Kementerian Keuangan mencatat, simpanan pemda di bank terus meningkat. Jika pada September 2024 tercatat Rp208,6 triliun, maka pada September 2025 naik menjadi Rp234 triliun atau bertambah sekitar Rp25,4 triliun.

Menkeu Purbaya mendesak kepala daerah memperbaiki tata kelola keuangan dan penyerapan anggaran agar ekonomi daerah lebih dinamis. Ia yakin jika perbaikan dilakukan, dampak positifnya akan terlihat pada pertengahan 2026.

"Saya minta kepada para gubernur dan bupati, perbaiki tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua triwulan ke depan saya akan lihat hasilnya. Kalau bagus dan efisien, ekonomi pasti meningkat," jelasnya.

Pemerintah pusat, sambungnya, akan mempertimbangkan penambahan dana transfer ke daerah (TKD) apabila pemda menunjukkan peningkatan kinerja dan serapan anggaran yang optimal. ***