Kasus Perceraian Satpol PP Usai Lulus PPPK Hebohkan Aceh Singkil, Bupati Diminta Bertindak
Sabtu, 25 Oktober 2025 - 10:41:52 WIB
ACEH SINGKIL (BabadNews) –Seorang anggota Satpol PP Aceh Singkil, JP, menjadi sorotan usai menceraikan istrinya tidak lama setelah diangkat menjadi PPPK. Kasus yang viral di media sosial ini membuat BKPSDM turun tangan dan memicu desakan agar Bupati memberi sanksi tegas.
JP telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan diminta menjelaskan alasan di balik perceraiannya dengan sang istri, Melda Safitri (33).
Sebelumnya, JP menjadi perhatian warganet setelah kabar perceraian itu viral di media sosial. Publik menilai tindakan JP tidak mencerminkan sikap seorang aparatur negara. Pasalnya, perceraian itu terjadi sesaat setelah ia resmi menjadi pegawai berstatus PPPK.
Kepada pihak BKPSDM, JP membantah bahwa perceraian itu terkait status kepegawaiannya. Ia mengaku hubungan rumah tangganya dengan Melda sudah bermasalah sejak lama. “Masalah ini murni urusan rumah tangga, bukan karena saya jadi PPPK,” ujarnya.
Kasus tersebut juga menarik perhatian anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma. Ia mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, untuk membahas langkah tegas terhadap JP.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Bupati agar kasus ini disikapi serius. Jika benar seperti yang berkembang, tindakan seperti ini sangat tidak berakhlak dan bertentangan dengan nilai dasar ASN,” tegas Haji Uma, Sabtu (25/10/2025).
Haji Uma menilai, sebagai abdi negara, setiap ASN dan PPPK wajib menjaga perilaku dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Ia meminta Bupati Aceh Singkil tidak ragu menjatuhkan sanksi berat, termasuk pemecatan, bila terbukti melanggar kode etik dan ketentuan ASN.
“Kasus ini sudah menjadi perhatian nasional. Jika terbukti, saya minta Bupati segera mengambil tindakan tegas demi menjaga marwah ASN dan nama baik Aceh Singkil,” tandasnya.
Langkah BKPSDM dan reaksi cepat pejabat daerah diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa integritas dan akhlak aparatur negara tetap menjadi prioritas dalam pelayanan publik, terutama di tengah maraknya kasus viral yang menguji citra ASN di mata masyarakat. ***
Komentar Anda :