babadnews.com PEKANBARU - Persolan banjir yang kerap terjadi di Kota Pekanbaru mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri SE MM.

Menurut Azwendi, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan persoalan banjir.

Kecamatan Bukit Raya dan Sail menjadi kawasan yang saat ini kerap dilanda banjir. Padahal upaya pemerintah melakukan penanganan banjir seperti normalisasi anak sungai dan drainase sudah dilakukan.

"Upaya pemerintah dalam melakukan penanganan banjir perlu dimaksimalkan, terutama penanganan jangka pendek seperti normalisasi drainase dan anak sungai. Apa lagi untuk anggaran sudah disahkan beberapa waktu lalu dan diharapkan bisa direalisasikan," ungkap Azwendi, Rabu (10/1/2024).

Menurut Politisi Demokrat ini, selain peran Pemko, pihak pelaku usaha dan pengembang perumahan juga ambil andil dalam melakukan upaya pencegahan banjir akibat adanya pembangunan.

"Persoalan banjir saat ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi bagaimana kita mendorong pihak terkait seperti pelaku usaha dan pengembang untuk konsisten mengikuti aturan yang ada di pekanbaru dalam upaya meminimalisir dampak dari pembangunan yang dilakukan," ujarnya.

Untuk itu, Azwendi menuturkan, perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap penataan ruang di Kota Pekanbaru seperti mengawasi aktivitas pembangunan perumahan.

"Penataan rencana pembangunan perumahan di pekanbaru perlu dilakukan agar tidak berdampak kepada masyarakat. Yang sekarang terjadi banyaknya keluhan masyarakat terkait banjir ini, tetapi komplinnya ke pemerintah saja, padahal kepatuhan sektor lain yang juga sangat penting," tuturnya.

"Contoh kecilnya saja kepatuhan pelaku usaha, perkantoran dalam membuat bak kontrol atau sumur resapan sebagai upaya pengendalian air agar tidak melimpah kejalan," sebutnya.

Untuk diketahui, Pemko Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar dalam APBD tahun 2024.

Kadis PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah mengungkapkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk normalisasi atau restorasi sungai dengan anggaran sekitar Rp14 miliar.

Kemudian, lanjut Edward, untuk operasional dan pemeliharaan sungai dibutuhkan sekitar Rp5 miliar lebih, lalu belanja pengadaan sedot lumpur sekaligus dengan dump truck sekitar Rp5 miliar sampai Rp6 miliar.

Sumber : halloriau