PEKANBARU (BabadNews) – Ketua DPRD Riau Kaderismanto meminta Pemprov Riau mempercepat penyampaian dokumen KUA-PPAS APBD murni 2026. Ia mengingatkan, informasi potensi pemangkasan TKD dari pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun harus segera diantisipasi dengan penyesuaian arah kebijakan fiskal.

“APBD murni kita sampai hari ini masih menunggu. Mudah-mudahan secepat mungkin KUA-PPAS bisa masuk karena kita butuh waktu yang panjang untuk pembahasan. Kita ingin semuanya dibahas secara detail, karena situasi keuangan menurut saya juga belum stabil,” ujar Kade, Selasa (28/10/2025).

Kaderismanto menjelaskan, percepatan pembahasan APBD murni penting dilakukan agar DPRD bersama pemerintah provinsi memiliki waktu cukup untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal dengan kondisi keuangan terkini. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah informasi pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang disebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

“Informasi pengurangan TKD dari pusat itu hampir saya dapat kabar sekitar Rp1,2 triliun. Apakah itu benar, kita belum tahu pasti. Tapi kalau memang benar, tentu kita harus memikirkan bagaimana kerangka kita mencukupkan kebutuhan belanja dengan kemampuan keuangan yang ada,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dalam rapat bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau, DPRD telah menyampaikan agar dokumen KUA-PPAS segera disampaikan untuk dilakukan tahapan pembahasan sesuai jadwal yang ditetapkan.

“Ini menjadi penting. Kemarin sudah kita sampaikan ke Pak Sekda supaya segeralah dimasukkan KUA-PPAS 2026 agar bisa segera kita bahas. Karena kalau memang benar terjadi pengurangan itu, kita perlu menghitung kemampuan dan kekuatan pendapatan kita untuk mencukupkan belanja,” lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan Dapil Bengkalis, Dumai dan Meranti itu juga menegaskan, dengan potensi penurunan pendapatan, pemerintah daerah perlu melakukan penajaman terhadap skala prioritas belanja daerah, dengan mengutamakan sektor-sektor yang bersifat wajib dan mandatori seperti pendidikan.

“Ada pilihan-pilihan belanja yang harus dirinci. Mana yang prioritas, mana yang harus dikurangi, mana yang harus dilaksanakan lebih dulu. Karena ada belanja yang sifatnya mandatori, seperti pendidikan yang minimal 20 persen dan tidak bisa dikurangi,” paparnya.

Kaderismanto memperkirakan, jika pengurangan dari pusat benar terjadi, maka total nilai APBD Riau yang sebelumnya berada di kisaran Rp9,4 triliun bisa turun menjadi sekitar Rp8,2 triliun. Kondisi ini, kata dia, menuntut kehati-hatian dalam menyusun arah kebijakan pembangunan tahun 2026.

“Kalau APBD kita tahun ini di angka 9,4 triliun dan dikurangi 1,2 triliun, berarti tinggal 8,2-an. Nah ini perlu kita lihat secara komprehensif dan kita hitung ulang skala prioritas yang menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kita,” tutupnya.