(BabadNews)  - Pemerintah Kabupaten Siak mulai menuntaskan kewajiban tunda bayar kegiatan tahun anggaran 2024 senilai Rp198 miliar lebih per Oktober 2025. Dari total beban tunda bayar Rp326 miliar, masih tersisa Rp128 miliar yang akan diselesaikan melalui APBD 2026.

Diketahui, beban tunda bayar yang dimiliki Pemkab Siak sebesar Rp326 miliar sehingga sisa Rp128 miliar lagi. Namun akan dicicil dalam postur anggaran 2026.

Berdasarkan laporan keuangan daerah, beberapa OPD yang tersangkut tunda bayar meliputi Dinas PU Tarukim sebesar Rp103,97 miliar (dibayar 69,24%), Dinas Kesehatan sebesar Rp56,65 miliar (dibayar 58,33%), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30,41 miliar (dibayar 35,55%). OPD lain seperti Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian juga mencatat progres pembayaran yang cukup tinggi di atas 60 persen.

Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan, penyelesaian kewajiban keuangan tidak menghambat pelaksanaan program dan pelayanan publik. Ia komitmen sejak awal fokus menata keuangan dan menuntaskan kewajiban daerah.

"Infrastruktur dan pelayanan publik tetap kita jalankan dengan melakukan beberapa penyesuaian," ujar Afni, Senin (3/11/2025).

Ia menyebut, penyesuaian perlu dilakukan agar tetap menjaga stabilitas pelayanan di tingkat dasar. APBD Siak mayoritas terserap untuk belanja pegawai ASN maupun non ASN yang jumlahnya mencapai 18.500 orang. Sementara jumlah penduduk Siak sudah tembus 501.000 jiwa.

Dengan keterbatasan anggaran, sentuhan APBD diharapkan tidak hanya berputar di tengah pegawai saja. Pemkab Siak juga melaksanakan penyelesaian tunda bayar beasiswa PKH tahun 2024 sebesar Rp8,418 miliar, yang telah disalurkan di awal masa pemerintahan Afni-Syamsurizal.

"Kami menjaga fiskal Siak tetap bergerak sehat untuk kemaslahatan semua, dan tetap memastikan penyelesaian utang tidak mengganggu pelayanan publik. Pemerintah tetap membayar gaji, honor pegawai, dan disisi lain juga tetap melaksanakan kerja-kerja kerakyatan lainnya," katanya.

Di tengah keterbatasan fiskal dan kondisi defisit anggaran, Pemkab Siak juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya untuk mempercepat penyaluran tunda salur dan tunda bayar yang menjadi hak Kabupaten Siak. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan daerah dan mempercepat pemulihan fiskal.

Meskipun masih dalam proses penataan keuangan, program pembangunan tahun 2025 tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui Bidang Bina Marga Dinas PU Tarukim, pemerintah memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan di tiga kecamatan dengan total anggaran Rp24,46 miliar dan kegiatan pengawasan sebesar Rp790,2 juta. 

Kegiatan tersebut meliputi peningkatan Jalan Sawit Permai–Teluk Merbau sepanjang 1,5 km; peningkatan Jalan Poros Lubuk Miyam–Kuala Gasib sepanjang 3 km; dan peningkatan Jalan Siak–Tumang (Merempan Hulu) sepanjang 1,5 km.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Siak untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat lokal.

Selain itu, total belanja infrastruktur yang telah terlaksana sepanjang tahun 2025, khususnya di Dinas PU Tarukim, juga menunjukkan sudah berjalan dan saat ini sedang on progrest dalam pekerjaan. Beberapa pekerjaan fisik telah terealisasi menggunakan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit, sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi daerah.

"Kita ingin Siak terus bergerak maju meskipun di tengah tantangan fiskal yang sedang kita hadapi. Saya berharap seluruh pihak dapat memahami situasi ini dan tetap menjaga semangat untuk membangun daerah," tutupnya.