(BabadNews)  - Plt Ketua DPD I Partai Golkar Riau, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan pelaksanaan Musda Golkar Riau pada 8 November mendatang harus berjalan bersih dan transparan. Ia menolak segala bentuk praktik politik uang maupun transaksi politik dalam proses pemilihan ketua.

Kepada CAKAPLAH.com, Selasa (4/11/2025) Doli mengatakan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Plt hanya ada dua tugas, yakni mempercepat proses konsolidasi Golkar Riau dan harus dimulai dengan Musda.

"Pada periode ini Golkar mengalami pengurunan di Riau. Maka harus dimunculkan semangat baru agar Golkar bisa bangkit lagi untuk menghadapi event politik tahun 2029, itu dimulai dari Musda," katanya

Maka, ia mengaku telah melakukan konsolidasi dengan pengurus DPD I Golkar Riau dan telah membentuk panitia baru SC dan OC untuk melanjutkan Musda.

"Insya Allah kita sudah putuskan sementara ini tanggal 8 November hari Sabtu besok Musda digelar. Malam ini saya ke Jakarta melaporkan ke Ketum, sambil meminta keputusan DPP, untuk diminta persetujuan untuk pelaksaan Musda," katanya.

Jika Bahlil setuju, kata Doli, maka Musda akan dilakukan pada 8 November mendatang.

Selain itu, Doli mengatakan bahwa DPP menginginkan dan memastikan proses konsolidasi dan berjalan dengan baik dan bersih.

Lebih jauh, saat disinggung mengenai apakah para kandidat yang semula sudah mendaftar akan terus lanjut di Musda, anggota DPR RI ini mengaku akan dimulai dari awal.

"Tentu semua kembali dari awal, penanggung jawab Musda sudah berubah, kalau dulu pak Syamsuar, sekarang saya tanggung jawabnya. Tentu harus dibawah kendali saya. Maka panitia kita susun ulang, sampai nanti pelaksanaan Musda dilaksanakan," tukasnya.

Diketahui, sebelumnya Musda Golkar Riau yang dijadwalkan pada 20 Oktober ditunda. DPP kemudian menunjuk Doli sebagai Plt.

Ia sedikit menyinggung Gubernur Riau yang terindikasi dan terjaring OTT KPK. Hal itu kemudian mengingatkan kader Golkar, dimana dalam menjalankan organisasi untuk melangkah ke melangkah hukum.

"Saya ditugaskan DPP proses Musda ini bebas money politic dan tidak ada political transaksional, tidak ada suap menyuap dan sogok menyogok. Jika ada informasi yang berkembang di internal partai, saya pastikan ke depan jangan sampai terjadi," cakapnya lagi