(BabadNews)  - Saat reses di Bagansiapiapi, anggota DPRD Riau Syafruddin Iput mendesak pemerintah daerah segera mencari solusi permanen atas persoalan banjir di Kecamatan Bangko. Ia mengusulkan pembangunan kanal penghubung ke laut sebagai langkah strategis untuk mencegah genangan berulang.

Kegiatan tersebut menjadi ajang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan harapan langsung kepada wakil rakyat mereka.

Dalam pertemuan itu, Syafruddin menegaskan, kegiatan reses merupakan agenda rutin DPRD setiap empat bulan sekali sebagai bentuk komitmen untuk mendengar langsung suara masyarakat.

Salah satu persoalan utama yang disampaikan warga Kecamatan Bangko, kata Syafruddin, adalah banjir yang belum kunjung tertangani secara tuntas.

“Kami sebagai penyambung lidah rakyat sudah berkali-kali menyampaikan kepada kepala daerah dan pejabat berwenang tentang masalah banjir ini,” ujar Syafruddin Iput.

Ia menilai, Kecamatan Bangko sebagai pusat ibu kota Kabupaten Rohil semestinya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam penanganan banjir.

Sebagai solusi konkret, Syafruddin mengusulkan pembangunan kanal dari Bagansiapiapi menuju laut di Kecamatan Sinaboi.

Kanal tersebut dinilai dapat menjadi langkah efektif mengurangi genangan air saat musim hujan.

Namun, rencana ini masih menghadapi hambatan administratif lantaran trase kanal melewati kawasan HPH milik PT Diamond.

“Pemerintah daerah perlu terlebih dahulu melakukan pelepasan kawasan agar pembangunan kanal dapat direalisasikan,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau segera dilakukan guna mendukung pendanaan proyek tersebut.

Selain isu banjir, Syafruddin turut menyoroti pembangunan rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat kurang mampu.

Ia menjelaskan, pada tahun 2024, program RLH telah direalisasikan sebanyak 35 unit dan tersebar di beberapa wilayah, antara lain Kelurahan Bagan Punak, Desa Bagan Punak Pesisir, Desa Sungai Nyamuk, serta Kelurahan Bagan Hulu.

“Program RLH ini sangat membantu warga yang selama ini tinggal di hunian tidak layak. Kami berharap program ini bisa dilanjutkan kembali,” tuturnya.

Syafruddin mengakui, pelaksanaan program serupa belum bisa dilakukan pada tahun 2025 dan 2026 karena adanya efisiensi anggaran nasional.

Namun, ia tetap optimistis program RLH dapat kembali dijalankan pada tahun 2027 jika pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD kembali tersedia.

“Mudah-mudahan pada tahun 2027 akan kita laksanakan kembali,” harap politisi Partai Gerindra itu.