PEKANBARU (BABADNEWS) - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau menggelar diskusi publik dengan tema "Wujudkan Pilkada Adil, Damai dan Berkualitas di Provinsi Riau" di lantai 3 gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Rabu (12/6/2024).

Komisioner KPID Riau Warsito mengatakan, tujuan diskusi ini adalah untuk memberikan pemahaman khusus kepada lembaga penyiaran mengenai pelaksanaan kampanye, iklan, dan debat kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Riau.

"Intinya, lembaga penyiaran harus memiliki kesepahaman tentang apa yang boleh dan tidak diperbolehkan. Selain itu, mereka juga perlu memahami dasar-dasar KPU dalam menunjuk lembaga penyiaran sebagai pelaksana iklan dan debat kandidat nantinya," ungkap Warsito.

Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari lembaga penyiaran, KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Riau.

Acara ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang sama tentang regulasi dan etika dalam penyiaran selama masa kampanye Pilkada. Sehingga dapat mewujudkan Pilkada yang adil, damai, dan berkualitas.

Dalam diskusi tersebut, peserta aktif berdialog dan bertukar pendapat mengenai berbagai isu, seperti aturan main dalam penyiaran iklan politik, etika dalam pemberitaan kandidat, serta peran media dalam menjaga netralitas dan profesionalisme selama masa kampanye.

Warsito menekankan pentingnya peran media dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan tidak memihak, guna menjaga suasana kondusif selama Pilkada.

"Dengan adanya diskusi ini, diharapkan lembaga penyiaran dapat lebih memahami peraturan dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat mendukung terciptanya Pilkada yang adil, bersih dan berkualitas sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas di Provinsi Riau," tambah Warsito.

Acara ini juga menjadi ajang bagi KPID Riau untuk mengingatkan lembaga penyiaran akan sanksi yang dapat diberikan jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan peran mereka selama Pilkada berlangsung.**

Sumber: Cakaplah.com