(BabadNews) - Anggota Komisi X DPR RI, Adrianus Asia Sidot menyatakan pandangannya terkait kondisi pendidikan di Kota Pontianak dengan melibatkan berbagai pihak dan stakeholder pendidikan lainnya.

Terdapat beberapa isu yang perlu segera diatasi. Salah satunya yaitu kesenjangan biaya pendidikan yang terjadi antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

Dilansir dari dpr.go.id, pad 25 Juni 2024, menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lebih memprioritaskan dana untuk sekolah negeri terlebih dahulu sebelum menyasar ke sekolah swasta.

"Pada dasarnya, memang salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan dunia pendidikan yaitu pembiayaan," kata Andrianus Asia Sidot kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Kantor Wali Kota Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Terkait Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi fokus perhatian untuknya. Kemudian Andrianus memberikan catatan penting mengenai sistem PPG yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan.

Dasarnya yang harus menjadi perhatian yaitu dalam hal distribusi guru dan kualitas pendidikan profesi itu sendiri.

"Tetapi persoalannya tidak semudah itu, sekian juta guru tidak sama seperti profesi-profesi lain, seperti dokter segala macam yang dengan gampang dikelola begitu," tambahnya.

Ternyata untuk mengelola profesi guru tidak mudah, karena beragam. Dilihar dari sisi geografis yang paling utama yaitu kesulitan yang berkaitan dengan geografis, karena mereka tersebar sampai ke pelosok-pelosok.

Karena hal itu, Pendidikan Profesi Guru (PPG) tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, Legislator Dapil Kalimantan Barat ini juga menyatakan bahwa perlu pembenahan dari dasarnya yaitu kurikulum dan lembaga pendidikan yang terlibat.

Untuk mempersiapkan guru dengan baik diperlukan seperti Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

"Kalau memang nanti mau dibentuk profesi, lembaga pendidikannya harus dibenahi terlebih dahulu seperti Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan kurikulumnya juga. Sehingga lebih mudah dah mutu guru juga akan meningkat," jelasnya.

Politisi Fraksi Golkar ini juga mendukung penuh untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Kota Pontianak ini, mulai dari segi pemerataan biaya pendidikan sampai peningkatan kualitas guru melalui reformasi system PPG.
Dengan begitu, diharapkan langkah-langkah ini dapat membawa perubahan yang positif unutk dunia pendidikan di masa yang akan datang bagi Kota Pontianak ini.

"Saat ini pun yang harus dibenahi ialah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di perguruan tinggi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), kemudian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) atau disebut Institu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IIKIP)," tutupnya.***

Sumber: Haluan.com