PEKANBARU (BabadNews) - Pengamat Politik dari Universitas Islam Riau (UIR), Dr Panca Setya Prihatin, menyoroti pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang dinilai mengejutkan dan menimbulkan banyak spekulasi di kalangan politik.

"Mundurnya Airlangga Hartarto adalah sebuah langkah yang mengejutkan. Ini menjadi pertanyaan besar mengingat di bawah kepemimpinannya, Golkar masih mempertahankan posisinya sebagai partai besar," ujar Panca kepada CAKAPLAH.com, Selasa (13/8/2024).

Ia menjelaskan, selama kepemimpinan Airlangga, Golkar mampu menempatkan 102 legislator di DPR RI dan ribuan lainnya di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pileg 2024.

"Tidak hanya itu, Golkar di bawah komando Airlangga juga berhasil menjadi partai pengusung utama pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres mendatang," tambahnya.

Panca menekankan bahwa selama ini tidak ada gejolak signifikan di internal partai yang mengarah pada mosi tidak percaya dari DPD-DPD Golkar di seluruh Indonesia, yang biasanya berujung pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Namun, di balik keberhasilan tersebut, Panca mencurigai adanya badai besar yang memaksa Airlangga untuk mundur dari jabatannya.

"Saya menduga ada faktor besar yang membuat Airlangga terpaksa mundur," katanya.

Salah satu faktor tersebut, menurut Panca, adalah keputusan politik terkait Pilkada serentak yang dianggap keluar dari kepentingan besar koalisi atau tidak mengakomodir berbagai faksi politik internal.

"Kasus pencalonan Jusuf Hamka sebagai Cawagub DKI yang akhirnya batal, bisa menjadi salah satu indikasi adanya ketidakpuasan di internal partai," ujarnya.

Selain itu, Panca juga mencurigai adanya kepentingan politik tertentu yang mendorong elite partai untuk menduduki posisi Ketua Umum.

"Ini mungkin ada kaitannya dengan kepentingan kekuasaan yang melibatkan elite partai yang terjebak dalam persoalan hukum. Misalnya, ketika Airlangga menyatakan niatnya maju sebagai calon presiden, tak lama setelah itu ia dipanggil dan diperiksa terkait dugaan kasus korupsi," ungkap Panca.

Pengunduran diri Airlangga juga dinilai akan berdampak pada skenario politik dalam Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

"Dukungan politik yang sudah diberikan bisa berubah seiring dengan dinamika politik yang terus berkembang menjelang pendaftaran resmi pasangan calon di KPU," jelasnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan perubahan dukungan terhadap pasangan calon seperti Syamsuar-Mawardi di Riau, Panca menjelaskan bahwa hal itu sangat mungkin terjadi.

"Saya tidak bisa memandang secara spesifik, tapi hubungan klien dan patron dalam politik sangat menentukan. Jika Syamsuar menjadi klien utama Airlangga, bisa jadi SK yang sudah di tangan bisa dianulir karena kita tidak membaca klausul pengunduran diri beliau yang memastikan status calon kepala daerah tidak akan dievaluasi," katanya.

Namun, Panca menegaskan bahwa pergantian posisi di internal partai, termasuk ketua DPD, tidak mudah dilakukan tanpa alasan yang kuat.

"Di partai ada mekanismenya. Tidak semudah itu ketua partai di daerah dicopot begitu saja. Pasti ada alasan yang kuat, seperti berhalangan tetap karena inkrah pidana, meninggal dunia, atau mengundurkan diri seperti yang terjadi pada Airlangga," jelasnya.

Panca juga menekankan pentingnya memahami dinamika politik yang selalu berubah.

"Dalam politik, 99 persen lebih merupakan proses yang penuh dinamika, dan keputusan akhir biasanya terjadi di ujung. Tidak ada keabadian dalam politik kecuali kepentingan," tegasnya.

Sumber: Cakaplah.com