PEKANBARU (BABADNEWS) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang tidak tercover dalam bantuan pemerintah pusat. Bantuan tersebut dalam upaya meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Bantuan dukungan pemerintah provinsi tersebut menindaklanjuti arahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dimana pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota diminta menyiapkan anggaran bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang belum tercover dalam bantuan pusat.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, jika pemerintah pusat melalui Kemenkeu sudah ada bantuan perlindungan sosial untuk warga tidak mampu, termasuk untuk tenaga kerja dan lainnya.

"Kami juga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk membantu dari segi penganggaran, untuk perlindungan sosial akibat kenaikan harga BBM subsidi," kata Gubri usai rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi dengan Kemenkeu, Senin (5/9/2022) di Gedung Daerah Riau, jalan Diponegoro Pekanbaru.

Gubri Syamsuar menyampaikan, bantuan tunai yang disiapkan pemerintah provinsi nantinya bisa untuk ojek, nelayan dan lain-lainnya.

"Tadi dicontohkan oleh Wakil Menkeu, misalnya bantuan dari provinsi bisa untuk ojek, bisa juga untuk nelayan dan lain-lainnya, yang tidak ada masuk dalam bantuan langsung tunai pemerintah pusat. Termasuk tadi untuk transportasi," bebernya dilansir cakaplah.com.

Untuk menyiapkan bantuan langsung tunai itu, sebut Gubri, pemerintah daerah akan mendapat pendampingan dari Kejati dan Kejari se-Riau.

"Tadi itu sudah diminta pak Kejagung, agar Kejati dan Kejari untuk melakukan pendampingan. Termasuk BPKP juga ikut mendampingi. Nanti melalui pendampingan itu, anggaran mana yang digunakan, baru tahu kita apa yang diberikan bantuan dukungan yang diberikan pemerintah provinsi," tukasnya.(bnsc)