BAGANSIAPIAPI (BabadNews) – Setelah protes yang dilakukan nelayan Bagansiapiapi beberapa hari lalu, kini giliran nelayan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, meminta pihak berwenang segera menindak aktivitas kapal-kapal pukat Salome. Alat tangkap berbahan besi yang ditarik mesin ini dinilai merusak ekosistem laut, menguras kekayaan alam, dan melanggar aturan karena beroperasi di zona terlarang 0-4 mil pesisir pantai Rokan Hilir (Rohil).

Puluhan nelayan Sinaboi, Jumat (19/12/2024), mendesak Bupati Rohil dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau menghentikan aktivitas kapal-kapal tersebut. Menurut Yanto, salah satu nelayan, alat canggih seperti pukat Salome membuat kerang dan biota laut lainnya habis terkuras hingga ke dasar lumpur. "Kami tradisional, pakai tangan dan alat sederhana. Tapi mereka pakai alat berat. Tolong hentikan ini," tegas Yanto.

Meski Unit Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III telah mengamankan beberapa alat tangkap ilegal, kepastian hukum terhadap pelanggaran ini masih abu-abu. Kepala UPT menyebutkan, pengusaha pukat Salome berdalih memiliki izin dari Provinsi Riau, namun izin tersebut digunakan di luar zona yang diperbolehkan, yakni seharusnya di laut dalam dengan kedalaman lebih dari 200 meter atau di atas 12 mil.

Nelayan Rahman menegaskan, aktivitas ilegal ini menimbulkan keresahan di kalangan nelayan tradisional yang bergantung pada hasil tangkapan di pesisir. "Kalau dibiarkan, kami bisa kehilangan sumber penghasilan," katanya.

Sebuah sumber, Sabtu (21/12/2024), mengungkapkan kekhawatiran jika nelayan akhirnya bertindak sendiri karena frustrasi. "Dulu pernah ada kapal yang dihakimi massa. Kita tidak ingin kejadian itu terulang lagi," ujarnya.

Menurut beberapa nelayan, pengusaha pukat Salome bukanlah warga lokal, melainkan pihak luar yang hanya mempekerjakan warga setempat untuk operasional. "Setiap empat hari sekali ada yang datang mengumpulkan upeti dan membagi-bagikannya," ungkap seorang nelayan.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua HNSI Rohil, Junaidi, belum memberikan tanggapan atas keluhan para nelayan. Mereka berharap agar izin pukat Salome dievaluasi untuk mencegah konflik dan kerusakan lebih lanjut pada ekosistem laut di Rohil. ***

Sumber: Goriau.com