JAKARTA (BabadNews) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi terkait program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini untuk menyikapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program tersebut. Menurut Hasto, program yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

“Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan,” kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Ahad (12/1).

Ia mengutarakan, seluruh kepala daerah dari PDIP telah berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat tidak mampu. Bahkan, program ini juga dilakukan para anggota legislatif dari PDIP.

“Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan, juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan,” ucap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa PDIP melalui HUT ke-52 ini mereflekesikan diri bahwa jadi dirinya berasal dari wong cilik. Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen.

“Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Beda Sikap dengan Pemerintah

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengaku pernah diutus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk bertemu dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, pada 17 Oktober 2024. Megawati sempat menyatakan akan bekerja sama dengan Pemerintahan Prabowo. Hanya saja hingga saat ini, keduanya tak pernah bertemu, sehingga memunculkan spekulasi bahwa Megawati tak mau mendukung berbagai program Prabowo.

Pertemuan itu diwakilkan antara Basarah dan Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani. Saat itu, Basarah merupakan Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDIP.

“Yang salah satu dari delapan amanat yang di Ibu Mega titipkan kepada saya untuk disampaikan ke Pak Prabowo lewat Pak Muzani adalah, pertama, Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut paham sistem pemerintahan presidensial. Sehingga, kita tidak mengenal istilah oposisi apalagi menggunakan sistem oposisi,” kata Basarah di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

“Ibu Mega mengatakan, dalam filosofi negara Pancasila, esensinya itu adalah gotong royong. Sehingga PDI Perjuangan akan menjalankan perintah ideologis Pancasila itu untuk menjalankan prinsip gotong royong,” sambungnya.

Basarah menjelaskan, pada 17 Oktober 2024 itu, Megawati berpesan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, tidak akan mengirimkan kadernya masuk ke dalam kabinet.

“Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo,” ucap Basarah.

Ia mengutarakan, Megawati juga menyampaikan, sikap PDIP ke pemerintahan Prabowo tidak akan sama saat Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.

“Lalu Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu, tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” ujar Basarah.

Sebab, Megawati dan Prabowo memiliki hubungan persahabatan yang baik. Bahkan, kedua tokoh nasional itu pernah berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2009.

“Persahabatan yang panjang dengan sangat baik hingga hari ini, akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya dengan Mas Bowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa,” ungkap Basarah.

Meski demikian, lanjut Basarah, itu merupakan sikap politik PDI Perjuangan pada 17 Oktober 2025. Namun, terkait sikap politik PDIP ke depan, akan ditentukan pada Kongres VI PDI Perjuangan pada pertengahan 2025.(jpg/muh)

Sumber: Riaupos.com