(BabadNews) - Memasuki pekan kedua bukan Januari 2025, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), belum mengajukan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Sedangkan untuk 11 Kabupaten Kota, Pemprov Riau telah menyelesaikan evaluasi APBD.

“Iya, masih ada satu lagi yang belum mengajukan draf APBD 2025, yaitu Rohil. Kami masih menunggu satu lagi, meskipun deadline-nya sudah lewat, tetap kami akan menyelesaikan evaluasi ini,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra SE, Selasa (14/1).

Dijelaskan Indra, sesuai aturan evaluasi APBD harusnya sudah selesai 1 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, tepatnya 30 November 2024. Namun pihaknya tetap akan melakukan evaluasi draf APBD tersebut meski sudah lewat dari jadwal. Meski tidak ada sanksi yang tegas, namun keterlambatan ini dapat berdampak terhadap tertundanya pelaksanaan pembangunan di daerah. Kemudian terlambatnya pelaksanaan kegiatan.

“Jika tidak ada APBD murni 2025, bisa berdampak terhadap gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang hingga belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan. Karena sudah lewat deadline tetap kita evaluasi juga, yang jelas tahapan evaluasi itu kita selesaikan," jelasnya.

Setelah proses evaluasi selesai, hasil evaluasi akan diserahkan kembali kepada pemerintah kabupaten dan kota. Pihak pemerintah daerah tersebut kemudian akan melakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari evaluasi yang telah dilakukan.

“Setelah perbaikan hasil evaluasi selesai, maka selanjutnya dapat dilakukan rapat paripurna di DPRD untuk pengesahan Perda APBD. Setelah itu, APBD tersebut bisa digunakan,” kata Indra.

Pemprov Riau berharap seluruh kabupaten dan kota dapat segera menyelesaikan proses ini sehingga APBD 2025 dapat segera disahkan dan digunakan untuk mendukung pembangunan daerah masing-masing.

Sumber: Riaumandiri.com