(BabadNews)  - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengusulkan agar pedagang dan kantin sekolah dilibatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini ia sampaikan guna memastikan kelancaran pelaksanaan MBG yang mana membutuhkan koordinasi dan dukungan dari banyak pihak.

“Di sekolah itu ada kantin dan pedagang-pedagang. Mungkin ke depannya mereka bisa dilibatkan dalam program makan bergizi gratis untuk menyukseskan agar berjalan lancar,” ujar Herman melalui rilis medianya, Rabu (15/1/2025).

Tidak hanya itu saja, politisi Partai Demokrat itu menekankan, MBG membutuhkan logistik yang besar dalam waktu bersamaan setiap harinya. Ia menyarankan, agar ada institusi khusus yang terstruktur hingga tingkat bawah untuk menangani hal ini supaya terkoordinasi dengan seluruh tingkatan pemerintahan.

Ia juga meminta masyarakat menurunkan daya kritisnya terhadap program yang baru berjalan selama sepekan ini. Oleh karena itu, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, pintanya, memainkan peran yang krusial agar program ini dapat berjalan dengan baik dalam waktu dekat.

“Untuk program yang baru berjalan ini, semua harus menurunkan daya kritisnya. Karena ini baru berjalan selama seminggu. Dalam sebulan ke depan, mungkin program ini sudah mulai berjalan dengan baik,” tutup Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

Sebagai informasi, program MBG merupakan prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah diterapkan di sejumlah sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada awal tahun 2025. Seiring berjalannya waktu, program ini diharapkan bisa meningkatkan jangkauan dan jumlah penerima manfaat.

Pada awal peluncuran MBG, ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil. Jumlah SPPG ini diproyeksikan akan terus meningkat setiap hari hingga mencapai 937 titik pada akhir Januari 2025, dengan target menjangkau tiga juta penerima manfaat.

Harapannya, program ini bisa mencakup hingga 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025 dan sekaligus mencapai target untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2029. (*)

Sumber: Riaumandiri.com