(BabadNews)  - Republik Rakyat Cina terus mengalami penurunan jumlah populasi selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini membahayakan negara dengan populasi terbesar kedua di dunia yang kini menghadapi populasi menua dan kurangnya penduduk usia kerja

Populasi Cina mencapai 1,408 miliar pada akhir tahun 2024, turun 1,39 juta dari tahun sebelumnya. Angka-angka yang diumumkan oleh pemerintah di Beijing mengikuti tren di seluruh dunia, terutama di Asia Timur, di mana Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain mengalami penurunan angka kelahiran. Tiga tahun lalu, Cina bergabung dengan Jepang dan sebagian besar Eropa Timur di antara negara-negara lain yang jumlah penduduknya menurun.

Alasannya dalam banyak kasus serupa: Meningkatnya biaya hidup menyebabkan kaum muda menunda atau mengesampingkan pernikahan dan kelahiran anak sambil mengejar pendidikan tinggi dan karier. Meskipun masyarakat hidup lebih lama, hal tersebut tidak cukup untuk mengimbangi angka kelahiran baru. Negara-negara seperti Cina yang hanya memperbolehkan sedikit imigrasi adalah negara yang paling berisiko.

Cina telah lama menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yang mengalami invasi, banjir, dan bencana alam lainnya untuk mempertahankan populasi yang bergantung pada beras di wilayah selatan dan gandum di wilayah utara. Setelah berakhirnya Perang Dunia II dan naiknya Partai Komunis ke tampuk kekuasaan pada 1949, keluarga besar muncul kembali dan jumlah penduduk meningkat dua kali lipat hanya dalam waktu tiga dekade. Lonjakan ini  bahkan setelah puluhan juta orang meninggal dalam Lompatan Jauh ke Depan (Great Leap Forward) yang berupaya merevolusi pertanian dan industri serta Revolusi Kebudayaan yang menyusul beberapa tahun kemudian.

Setelah berakhirnya Revolusi Kebudayaan dan kematian pemimpin Mao Zedong, para birokrat Komunis mulai khawatir bahwa populasi negara tersebut melebihi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dan mulai menerapkan “kebijakan satu anak” yang kejam.

Meskipun regulasi tersebut tidak pernah menjadi undang-undang, perempuan harus mengajukan permohonan izin untuk memiliki anak dan pelanggarnya dapat menghadapi aborsi paksa dan prosedur pengendalian kelahiran, denda besar, dan kemungkinan anak mereka akan dicabut nomor identifikasinya, yang secara efektif menjadikan mereka bukan warga negara.


Sumber: Riaumandiri.com