(BabadNews) - Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran belanja tahun 2025. Hal ini ditanggapi oleh sejumlah ekonom Indonesia.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai, pemangkasan anggaran ini akan berdampak pada penurunan belanja perjalanan dinas, pengadaan alat kantor, dan pembangunan infrastruktur.

Myrdal menilai kebijakan ini akan menjadi penggerak perekonomian melalui percepatan sektor yang terkait program utama pemerintah.

"Efisiensi belanja itu akan dialihkan ke belanja yang sesuai dengan program prioritas pemerintah (AstaCita),” kata Mydal, dikutip dari KUMPARAN, Senin, 27 Januari 2025.

“Seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi dan industrialisasi maupun kemandirian energi dan pangan,” imbuhnya.

Senada dengan Myrdal, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pemangkasan ini memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan.

Menurutnya, hal ini menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam hal ekonomi.

Pasalnya, pada akhir tahun lalu pemerintah mendorong percepatan belanja untuk mengurangi penumpukan belanja di akhir tahun.

"Hal ini sebenarnya relatif inkonsisten dengan apa yang diharapkan pemerintah terutama di akhir tahun lalu,” kata Yusuf.

“Mengingat pemerintah mempercepat penyerahan DIPA yang sebenarnya untuk memastikan instansi kementerian dan lembaga di level pusat dan daerah itu bisa segera mengeksekusi belanja,” tambahnya.

Di level daerah, situasi menjadi lebih rumit karena adanya penahanan kurang bayar dana bagi hasil yang semestinya digunakan untuk berbagai kebutuhan APBD.

Yusuf mengingatkan pentingnya realokasi anggaran ke pos yang tepat agar efisiensi ini tidak berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

"Jika pemerintah tidak melakukan realokasi pada pos yang tepat, maka rencana efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi terutama di level daerah," tegasnya.

Sumber:RiauOnline.com