(BabadNews)  - Presiden Amerika Serikat (AS) teken puluhan perintah eksekutif (keppres/perpres), termasuk penghentian semua program bantuan luar negeri ke seluruh negara kecuali Mesir dan Israel, sehari pasca dilantik.

Dalam perintah tersebut, Trump menyebutkan bahwa penghentian bantuan dilakukan selama 90 hari untuk meninjau ulang apakah bantuan itu sejalan dengan kebijakan pemerintahannya.

“Semua kepala departemen dan lembaga yang bertanggung jawab atas program bantuan pembangunan luar negeri Amerika Serikat harus segera menghentikan kewajiban baru dan pencairan dana bantuan pembangunan ke negara-negara asing,” demikian bunyi perintah tersebut, dikutip dari KUMPARAN, Kamis, 30 Januari 2025.

Beberapa hari setelah Trump meneken perintah, USAID Indonesia mengunggah pengumuman di media sosialnya. Isinya membatalkan beberapa lowongan pekerjaan kontrak karena keterbatasan anggaran.

USAID Indonesia adalah adalah perwakilan dari United States Agency for International Development (USAID) di Indonesia. USAID adalah lembaga donor Pemerintah AS.

Di Indonesia, USAID bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (NGO/LSM) untuk mendukung berbagai program di bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, lingkungan, plus demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Pengumuman USAID Indonesia bertanggal 24 Januari 2025 membatalkan lowongan pekerjaan untuk tiga posisi, yaitu:

•     Penasihat Penyakit Menular (Resident Hire USPSC Infectious Disease Advisor)
•     Spesialis Manajemen Proyek Tuberkulosis (Project Management Specialist - Tuberculosis)
•     Spesialis Manajemen Proyek Ketahanan Perkotaan (Project Management Specialist - Urban Resilience Lead).

Penghentian bantuan ini dikhawatirkan memicu PHK bagi tenaga profesional di Indonesia yang terlibat dalam program-program bantuan yang sebelumnya diteken pada era Joe Biden.

Saat ini, staf yang terlibat dalam proyek bantuan AS tidak boleh bekerja lagi terkait urusan kantor. Setidaknya, ada 60-an proyek bantuan AS di RI.

Isu PHK ini juga mencuat di media sosial. Ada yang mengaku kena lay off menyusul pengumuman USAID Indonesia yang membatalkan rekrutmen tenaga profesional karena keterbatasan anggaran.

Sejumlah kementerian dan lembaga di Indonesia menerima bantuan dari AS lewat USAID—lembaga donor Pemerintah AS. Misalnya, Kementerian Kesehatan RI pada 2020 lalu menandatangani kesepakatan kerja sama dengan USAID untuk periode 2021-2025.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Grant Implementation Agreement of the Health Portfolio between Ministry of Health and USAID (GIA).

Hibah GIA 2021-2025 terdiri dari 25 project activities yang melibatkan 11 Direktorat dan Pusat di Kementerian Kesehatan dan 1 Direktorat di Kemendikbud sebagai implementing agencies. Project activities tersebut mencakup Kesehatan Ibu dan Anak, HIV/AIDS, Tuberkulosis, Penyakit Tropik Terabaikan, Keamanan Kesehatan Global, Penguatan Sistem Kesehatan, dan penanggulangan Covid-19.

Kemendikbudristek pada era Nadiem Makarim juga menerima hibah dari USAID di bidang pendidikan dan pengembangan SDM.

Dalam pengumuman yang dilansir Kemendikbudristek pada 2021, kegiatan yang diatur dalam Grant Implementation Agreement (GIA) USAID Education and Workforce Development Portfolio adalah sebagai berikut:

1.     Mitra Kunci Workforce Development Initiative diampu oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
2.     Jadi Pengusaha Mandiri (JAPRI) diampu oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3.     One Health Workforce - Next Generation (OHW-NG) diampu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Setditjen Diktiristek);
4.     Higher Education Partnership Initiative (HEPI) diampu oleh Setditjen Diktiristek;
5.     Accelerating Work Achievement and Readiness for Employment 3 (AWARE3) diampu oleh Setditjen Diksi.

Sumber: Riauonline.com