PEKANBARU (BABADNEWS)- Tidak ada paksaan kepada siswa dalam rangka pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) saat Tahun Ajaran Baru Semester II.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru DR. Abdul Jamal kepada media ini, Selasa (11/1/2023) di ruang kerjanya Jalan Air Hitam Pekanbaru. Dikatakannya, ada aturan yang menyatakan sekolah tidak dibenarkan lagi untuk menyiapkan LKS di sekolah. " Tak ada paksaan kepada siswa untuk membeli LKS. Kami Disdik Pekanbaru menjamin soal itu. Kalau ada siswa yang tidak boleh mengikuti pelajaran karena tak mampu membeli, segera laporkan ke kami," katanya. Tentang persoalan itu, Jamal mengatakan, sudah menghidangkan imbauan dan mengatur bagaimana persoalan LKS itu tidak menjadi polemik. " LKS tidak boleh dijual di sekolah. Kalau memang ada di luaran itu ada oknum yang bermain. Sekali lagi saya tekankan kepada pihak sekolah, jangan paksa siswa untuk membeli LKS itu. Bagi siswa yang tidak mampu bisa bekerja sama dengan teman sebangkunya," kata mantan Kepala Disnaker Pekanbaru ini. Ia, juga menyarankan kepada pihak sekolah untuk membantu siswa yang tidak mampu membeli LKS kalau memang sangat diperlukan sebagai media pembelajaran. " Tapi perlu diingat oleh masyarakat sekarang dana BOS tidak boleh lagi dipakai untuk membayar LKS karena sudah aturannya. Namun demikian tetap kita minta pihak sekolah jangan sampai ada unsur paksaan. Kita imbau masyaraat kalau memang memberatkan jangan ikuti dan Disdik akan menjaminnya. Cara kerja LKS itu kan lebih banyak di rumah, ya berkelompok saja bagi yang tidak mampu," tegas Jamal. Jamal menyebut, jika orang tua keberatan, maka bisa saja untuk menolak membeli LKS, meski cukup membantu untuk pembelajaran siswa di sekolah. "Satu sisi LKS memang dibutuhkan media pembelajaran, tetapi kalau menjadi persoalan makanya kita minta ini harus dibicarakan dengan komite, kalau tidak disanggupi ini kegiatannya tidak usah dilakukan," tegasnya. Bahkan kata Jamal, kalau memang LKS itu terus menjadi persoalan yang muncul di setiap tahun ajaran baru, maka Disdik akan melarangnya. "Ke depan kalau memang LKS ini menjadi persoalan terus menerus, kita akan kaji dan kita larang saja di adakan," tutupnya.(dan)