KUANSING (BabadNews) - Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kuantan Singingi (Kuansing) H. Musliadi, S.Ag angkat bicara terkait kasus yang menimpa anggota DPRD Kuansing Aldiko Putra, yang terjerat persoalan hukum diduga karena melanggar antara lain, Pasal 102 Ayat 1, Junto Pasal 22 UU RI No. 18 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Musliadi menegaskan, kalau PKB tidak akan ikut campur terkait persoalan yang menimpa Aldiko Putra tersebut. Ia mengaku sedih dan prihatin atas kasus yang menimpanya.

"Sebagai Ketua DPC PKB dan pribadi, kita merasa prihatin atas persoalan yang dihadapi Aldiko, karena Aldiko dulu pernah bersama-sama di PKB sebagai anggota saya di DPC PKB Kuansing," ujar Musliadi kepada CAKAPLAH.COM di Teluk Kuantan, Kamis (13/3/2025).

Namun, terhitung 24 Desember 2024 yang lalu, kata Musliadi, anggota DPRD Kuansing Aldiko Putra ini sudah dipecat dari PKB.

"Banyak hal yang membuat beliau dipecat dari PKB, terutama tidak ikut perintah partai terkait Pilkada 2024 yang lalu," tegasnya.

Soal hukum yang menjeratnya, Musliadi menilai, hal itu menjadi ranah penegak hukum. Dan ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum.

"Kita dari awal tidak mau ikut campur persoalan ini karena kita menilai dan mengamati ini murni persoalan hukum. Jadi, sekali lagi sebagai sahabat tentu kita perhatian dan bersedih," katanya lagi.

Diketahui, Aldiko tersangkut kasus terkait penghadangan Kepala Pengelolaan Hutan (KPH) Kuansing yang dijabat Abriman saat itu sekitar Mei 2023.

Saat itu, Abriman tengah menjalankan tugas menangkap tangan sebuah alat berat yang tengah melakukan steking lahan di Desa Sungai Kelelawar, Kecamatan Hulu Kuantan, Kuansing.

Saat itu, Aldiko Putra melakukan penghadangan dan terjadi pertengkaran mulut hingga diduga memaki KPH Abriman. Selanjutnya, Abriman membuat laporan polisi. Hingga 2 tahun proses berjalan, Aldiko akhirnya ditahan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, Kamis (13/3/2025) kemarin.

Sumber: Cakaplah.com