PEKANBARU (BabadNews)  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhirnya keluar dari tekanan defisit anggaran setelah menerapkan efisiensi dan pergeseran alokasi dana. Langkah ini semakin terbantu dengan kebijakan pemerintah pusat yang menunda pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga menciptakan ruang fiskal baru.

Gubernur Riau melalui Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto menegaskan bahwa angka defisit yang sebenarnya hanya Rp 132 miliar, jauh lebih kecil dari isu yang sempat beredar. Untuk menutup selisih tersebut, Pemprov melakukan pemangkasan anggaran di beberapa sektor, termasuk perjalanan dinas dan program yang kurang mendesak, menghasilkan penghematan Rp 386 miliar.

Di sisi lain, pengangkatan PNS dan PPPK yang diundur membuat anggaran gaji yang sebelumnya dialokasikan untuk Januari-Desember tidak sepenuhnya terpakai. Hal ini memberikan tambahan penghematan Rp 419 miliar, sehingga total efisiensi anggaran mencapai hampir Rp 800 miliar.

“Tunda pengangkatan PNS dan PPPK ini memberi ruang bagi keuangan daerah. Dengan langkah efisiensi dan pergeseran anggaran, kita bisa keluar dari defisit tanpa mengganggu program pembangunan,” kata SF Hariyanto, Jumat (21/3/2025).

Selain itu, masalah tunda bayar senilai Rp 916 miliar juga telah diselesaikan dengan menyesuaikan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sementara itu, dana Rp 1,2 triliun yang sudah dialokasikan di APBD 2025 akan digunakan untuk membayar tunda salur ke kabupaten/kota, termasuk kewajiban tahun sebelumnya sebesar Rp 550 miliar.

Dengan berbagai langkah tersebut, SF Hariyanto memastikan bahwa keuangan daerah saat ini dalam kondisi stabil.

“Kita sudah atur ulang anggaran dengan baik, tidak ada lagi masalah defisit. Semua sudah tertangani,” tutupnya.

(*)

Sumber: Radarpekanbaru.com