PEKANBARU (BabadNews) – Perbedaan pandangan soal defisit anggaran di Pemerintah Provinsi Riau memicu kebingungan publik. Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur, SF Hariyanto, menyampaikan data berbeda tentang kondisi keuangan daerah tahun 2025.

Abdul Wahid menyebut defisit anggaran Riau tahun 2025 mencapai Rp3,5 triliun. Angka itu menurutnya berasal dari beban yang dibawa dari tahun sebelumnya, termasuk tunggakan pembayaran sebesar Rp2,2 triliun dan potensi koreksi pendapatan Rp1,3 triliun.

"Belanja terlalu besar dengan pendapatan yang kecil, tidak balance," ujarnya, Kamis (27/3/2025). Ia menekankan pendekatan yang digunakan melibatkan penjumlahan beban tertunda dari 2024 ke dalam penghitungan 2025 agar tidak menjadi beban baru di tahun 2026.

Berbeda dengan itu, SF Hariyanto menyatakan defisit anggaran hanya Rp132 miliar. Ia melihat defisit sebagai selisih antara pendapatan dan belanja dalam satu tahun berjalan.

"Angka Rp2,2 triliun itu tidak benar, saya punya datanya," tegasnya, Jumat (21/3/2025). Ia menilai pendekatan berdasarkan beban tahun sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menilai defisit 2025.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, menyebut bahwa angka defisit yang muncul berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Pemprov Riau justru berada di angka Rp2,2 triliun.

"Kalau defisit yang kami telusuri dengan TAPD, nilainya Rp2,2 triliun," jelas Budiman, Rabu (26/3/2025). Ia menegaskan bahwa kewajiban yang belum terselesaikan, termasuk kepada kontraktor dan sekolah penerima dana BOS, harus segera dibayar agar tidak mengganggu pelayanan publik dan pembangunan.

Perbedaan pendekatan dan data ini turut disorot pengamat pemerintahan dan sosial, Intsiawati Ayus. Ia menyebut ketidaksinkronan informasi dari pejabat pemerintah dapat mengurangi kepercayaan publik.

“Setiap pihak tampak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya, Rabu (26/3/2025). Ia menekankan peran penting Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menjembatani komunikasi antara OPD dan DPRD agar informasi yang disampaikan ke publik tidak simpang siur.

Di tengah situasi fiskal yang belum stabil, publik menanti kejelasan dan langkah konkret dari Pemprov Riau untuk menyelaraskan data dan menyelesaikan persoalan defisit sebelum menimbulkan dampak lebih luas pada tahun anggaran mendatang. ***

Sumber: Goriau. Com