BAGANSIAPIAP (BabadNews)   – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengambil langkah cepat menyikapi lonjakan kasus malaria yang masih berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) sejak 2022. Bupati Rokan Hilir, H Bistamam, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat untuk menggelar aksi gotong royong massal serta mendirikan posko siaga tanggap darurat malaria.

Posko pertama didirikan di Kecamatan Sinaboi, Sabtu (20/4/2025), sebagai pusat koordinasi penanganan. Selain memberikan layanan kesehatan, posko ini juga akan digunakan untuk penyuluhan dan pencegahan penyakit menular selama masa tanggap darurat.

"Kami minta seluruh OPD dan masyarakat bahu membahu memulai gotong royong dari Kecamatan Sinaboi. Ini langkah awal yang nyata menekan angka penularan malaria," ujar Bistamam.

Ia menegaskan bahwa pendirian pos komando tanggap darurat akan memperkuat respons cepat dalam upaya mengendalikan penyebaran malaria di wilayah terdampak, khususnya Sinaboi dan secara umum seluruh Rokan Hilir.

Upaya ini mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penanggung Jawab Program KLB Malaria Nasional, Ze Eza Yulia Pearlovie, menyampaikan dukungannya terhadap langkah responsif Bupati H Bistamam.

"Kami terus menjalin komunikasi intens dengan Bupati Rohil. Obat-obatan yang dibutuhkan untuk penanganan malaria sudah tiba di Rohil," jelas Ze Eza.

Ia juga menyebut, penanggulangan KLB malaria bisa dibiayai dari berbagai sumber, termasuk dana desa. Sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri tertanggal 16 Januari 2025, dana desa diperbolehkan digunakan untuk penanganan penyakit menular berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2024.

"Dana desa dapat menjadi instrumen efektif agar pemerintah desa ikut aktif menangani malaria, terutama saat status tanggap darurat seperti sekarang," tambahnya.

Langkah terpadu dari Pemkab Rohil ini diharapkan dapat mempercepat pengendalian dan mencegah meluasnya wabah malaria di daerah pesisir tersebut. ***

Sumber: Goriau.com