JAKARTA (BabadNews) – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, di sela-sela Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 yang berlangsung di Washington DC. Pertemuan itu menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk tetap memimpin berbagai lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

“Pak Scott Bessent menyampaikan bahwa posisi Amerika Serikat tetap menjadi anggota aktif sekaligus pemimpin lembaga-lembaga internasional. Forum tersebut juga digunakan untuk menjalankan agenda nasional mereka,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Jumat (25/4/2025).

Sri Mulyani menilai, posisi AS dalam lembaga global penting untuk dicermati karena akan berdampak pada struktur perdagangan dan pola kerja sama ekonomi internasional, termasuk dengan Indonesia.

Menurutnya, saat ini AS sedang mendorong sistem perdagangan global yang lebih bersifat resiprokal atau saling menguntungkan. Hal ini menjadi perhatian Indonesia dalam membangun pendekatan diplomasi ekonomi, melalui jalur komunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Perdagangan AS, hingga Departemen Keuangan AS.

“AS juga menyoroti dinamika hubungan mereka dengan Tiongkok, yang tentunya berdampak bagi kawasan dan termasuk Indonesia. Ini menjadi konteks penting dalam negosiasi kita,” jelas Sri Mulyani.

Dalam proses negosiasi tarif resiprokal yang sedang berjalan, Sri Mulyani menyebut proposal Indonesia mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah AS. Proposal itu dinilai sebagai salah satu yang paling komprehensif dan visioner dalam mendorong reformasi struktural.

“Indonesia disebut sebagai first mover, dan ini menjadi keuntungan tersendiri dalam proses perundingan. Feedback positif ini akan menjadi bekal untuk pembahasan teknis berikutnya,” katanya.

Sebagai bagian dari kesepakatan awal, Indonesia telah menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025. Kesepakatan ini menandai masuknya Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara pertama yang memulai fase awal negosiasi tarif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan seluruh pembahasan teknis bisa diselesaikan dalam waktu dua bulan.

“Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” kata Airlangga. (ant)
 
Sumber: Goriau.com