JAKARTA (BabadNews) - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan sejumlah “hadiah” yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup buruh. Mulai dari pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, perlindungan melalui dua regulasi terkait kalangan pekerja, hingga mempahlawankan Marsinah.
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang dimaksud Prabowo akan berisi para tokoh buruh. Lembaga tersebut bertugas mempelajari keadaan buruh dan memberikan masukan kepada presiden. “Menasehati presiden mana undang-undang yang nggak beres,” kata Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).
Hadiah kedua, lanjut Prabowo, adalah membentuk Satuan Tugas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Dengan satgas tersebut, ia berharap pekerja tidak mengalami PHK secara semena-mena. Di tataran regulasi, Prabowo juga menjanjikan dua rancangan undang-undang (RUU) yang akan melindungi kelas pekerja.
Masing-masing adalah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Perlindungan Pekerja yang Bekerja di Laut, Perikanan, dan Kapal. Untuk RUU PPRT, Prabowo mengaku telah berkomunikasi dengan pimpinan DPR. “Pekan depan RUU ini akan segera dibahas,” kata dia.
Prabowo berharap RUU tersebut dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Lebih lanjut, ia juga akan mengkaji kemungkinan penetapan tokoh buruh sebagai pahlawan nasional. Diakuinya, hingga saat ini belum ada tokoh buruh yang menyandang gelar tersebut. Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah Marsinah, tokoh buruh asal Nganjuk, Jawa Timur.
Namun, ia akan meminta masukan. “Saya akan mendukung Marsinah sebagai pahlawan nasional,” tutur Prabowo yang juga menyatakan dukungannya terhadap Undang-Undang Perampasan Aset.
Duduk Bersama
Selanjutnya, ia juga akan mengkaji opsi penghapusan sistem kerja outsourcing atau alih daya. Meski diakuinya, kajian itu harus dilakukan secara matang karena perlu menjaga kepentingan investor. Untuk itu, ia berencana mengajak 150 pimpinan buruh dan 150 pengusaha untuk duduk bersama.
Ia tak menyebut kapan rencana pertemuan tersebut akan dilaksanakan. Yang jelas, Prabowo menekankan bahwa pengusaha tidak boleh kaya sendiri. “Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sendiri tanpa mengajak pekerja dengan baik,” kata Prabowo yang kemarin sempat melepas bajunya dan melemparkannya ke arah massa aksi.
Ajukan Enam Tuntutan
Penghapusan alih daya juga menjadi tuntutan pertama dari enam tuntutan yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kepada pemerintah. “Kami yakin presiden sangat peduli untuk menghapuskan outsourcing yang merupakan modern slavery, perbudakan modern,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di sela peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta.
Kedua, KSPI menuntut peningkatan kesejahteraan buruh. Iqbal mengapresiasi langkah presiden yang telah menaikkan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun lalu, setelah mengalami stagnasi selama 10 tahun. Namun, ia berharap ke depan kenaikan upah minimum dapat ditetapkan dengan perhitungan yang layak dan tidak lagi merujuk pada turunan Undang-Undang Cipta Kerja.
“Kami berharap di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, yang tentunya dengan menghilangkan seluruh muatan Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh,” tegasnya.
Selanjutnya, Iqbal juga meminta pemerintah segera membentuk dan mengoperasikan satuan tugas Satgas PHK. Selain itu, ia menyoroti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang belum disahkan meski sudah dinantikan selama 20 tahun.
KSPI juga memberikan perhatian terhadap kondisi negara. Mereka menuntut agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat segera disahkan. “Sudah saatnya RUU ini disahkan. Harus ada mekanisme pembuktian terbalik, agar koruptor tidak cukup hanya dipenjara, tetapi juga hartanya dirampas,” katanya.
Tidak Baik-Baik Saja
Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, menilai peringatan Hari Buruh Sedunia tahun ini berlangsung saat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Penciptaan jutaan lapangan kerja sebagaimana dijanjikan dalam kampanye Pemilu 2024, penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja, serta optimisme bonus demografi, ternyata hanya menjadi mimpi dan ilusi.
Dalam kenyataannya, kondisi ketenagakerjaan Indonesia makin muram dan nasib buruh semakin kelam. Hal ini terlihat dari badai PHK yang terjadi di berbagai sektor industri. Bahkan, diperkirakan akan semakin parah seiring dampak efek domino kebijakan proteksionis Donald Trump yang memicu perang dagang dan tarif.
Wahyu khawatir kondisi ini akan meningkatkan angka pengangguran. Terlebih, ekonomi Indonesia juga tengah lesu akibat kebijakan efisiensi anggaran guna menopang pembiayaan program populis Makan Bergizi Gratis. Kebijakan tersebut dinilainya mengakibatkan kemerosotan aktivitas ekonomi, baik di sektor riil, sektor jasa, hingga sektor ketenagakerjaan.
Kebijakan efisiensi, lanjut Wahyu, telah memangkas banyak anggaran pelayanan publik yang seharusnya diperuntukkan bagi advokasi pekerja migran yang mengalami masalah. Termasuk inisiatif pemberdayaan komunitas di kampung halaman para pekerja migran.
Karena itu, dalam peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2025, Migrant CARE yang menjadi bagian dari gerakan buruh Indonesia menyerukan sejumlah tuntutan. Di antaranya, meminta agar pemerintah mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, menjunjung supremasi sipil, dan menolak keterlibatan militer dalam bisnis, birokrasi, konflik agraria, serta perburuhan.
“Wujudkan tata kelola perekonomian yang berorientasi keadilan sosial, berpihak kepada kelas pekerja, menolak oligarki dan penugasan aset-aset ekonomi negara untuk kepentingan politik,” ujarnya menyuarakan tuntutan lainnya.(far/mia/lyn/idr/ttg/jpg)
