Yusril Dorong Reformasi Politik: Jangan Hanya Artis dan Pemilik Modal yang Bisa Tampil
Politik | Jumat 05 September 2025, 11:43 WIB
JAKARTA (BabadNews) – Sistem pemilu Indonesia dinilai cacat karena hanya menguntungkan mereka yang populer dan berduit. Yusril Ihza Mahendra menyebut, revisi UU Pemilu harus jadi momentum reformasi politik agar orang dengan kapasitas politik murni juga punya ruang tampil.Hal ini disampaikan Yusril setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025) malam.“Sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa
Selengkapnya
Anggota DPRD Riau: Perampasan Aset Harus Jadi Senjata Tumpas Korupsi
Politik | Rabu 03 September 2025, 16:30 WIB
PEKANBARU (BabadNews) - Politisi Demokrat Eva Yuliana menilai RUU Perampasan Aset sangat penting untuk menindak koruptor. Menurutnya, Indonesia akan semakin disegani dunia jika undang-undang ini benar-benar diterapkan.Politisi Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kampar ini menilai, Indonesia akan hebat jika ada undang-undang perampasan aset dalam menindak tegas koruptor."Kita bahas perampasan aset, selama ini yang kita alami, penderitaan masyarakat ini gara-gara banyaknya
Selengkapnya
Polemik Nonaktif Anggota DPR, Pakar: Hak Gaji Tetap Jalan
Politik | Selasa 02 September 2025, 15:15 WIB
JAKARTA (BabadNews) - Pakar hukum menyebut status nonaktif anggota DPR hanyalah keputusan politik tanpa konsekuensi hukum. Hak gaji dan tunjangan tetap berjalan meski dinonaktifkan.Desakan agar pimpinan partai segera melakukan pergantian antarwaktu (PAW) pun semakin menguat. Publik menilai PAW merupakan langkah konkret untuk menegakkan akuntabilitas politik dibanding sekadar status “nonaktif”.Namun, sikap pimpinan partai justru menunjukkan keraguan. Ketua Umum Partai Golkar,
Selengkapnya
PDIP Enggan Pecat Kader Kontroversial, Pengamat: Takut Seret Nama Puan
Politik | Selasa 02 September 2025, 10:21 WIB
JAKARTA (BabadNews) – Ucapan kontroversial Deddy Sitorus dan aksi joget Sadarestuwati usai Sidang Tahunan MPR memicu kemarahan publik. Namun berbeda dengan partai lain, PDIP enggan menonaktifkan kadernya, memunculkan dugaan partai berlambang banteng itu lebih mementingkan kalkulasi politik daripada aspirasi rakyat.“Tidak hanya Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, namun juga Puan Maharani yang seharusnya bertanggung jawab. Puan sendiri mengakui kinerja DPR belum sempurna, lemah serap
Selengkapnya
Penangkapan Aktivis Riau Khariq Anhar Picu Kecaman, UU ITE Dinilai Jadi Alat Represi
Politik | Selasa 02 September 2025, 09:32 WIB
JAKARTA (BabadNews) – Penangkapan mahasiswa Universitas Riau, Khariq Anhar, oleh Polda Metro Jaya kembali memicu perdebatan publik soal UU ITE. Khariq dituding menyebarkan konten satir lewat editan judul berita di media sosial, padahal kuasa hukumnya menyebut itu murni ekspresi politik.Khariq ditangkap pada Jumat pagi (29/8/2025) di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak pulang ke Riau. Penangkapannya dilakukan oleh lima polisi dari Subdirektorat Siber. Laporan terhadapnya dibuat oleh
Selengkapnya
Golkar Tegas, Adies Kadir Nonaktif dari Semua Jabatan DPR
Politik | Senin 01 September 2025, 09:25 WIB
JAKARTA (BabadNews) – Dalam upaya memperkuat disiplin internal, Partai Golkar mencopot Adies Kadir dari seluruh posisinya di parlemen. Keputusan yang berlaku 1 September 2025 ini diumumkan lewat siaran resmi DPP.Keputusan itu berlaku mulai Senin (1/9/2025) berdasarkan siaran resmi yang ditandatangani Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, dan Sekjen, Sarmuji, Minggu (31/8/2025)."DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi Anggota DPR RI dari Partai
Selengkapnya
Pernyataan Dinilai Lukai Rakyat, Nasdem Singkirkan Sahroni dan Nafa dari DPR
Politik | Senin 01 September 2025, 08:47 WIB
JAKARTA (BabadNews) - Partai Nasdem menjatuhkan sanksi tegas kepada dua kadernya di DPR, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keduanya dinonaktifkan menyusul ucapan yang dianggap mencederai perasaan masyarakat.Keputusan ini dibuat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menilai pernyataan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach telah menyingung perasaan masyarakat. “Dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat yang telah menyinggung dan mencederai
Selengkapnya
Tanggapi Aksi Demo, Puan Minta Maaf: DPR Belum Maksimal Dengarkan Aspirasi
Politik | Sabtu 30 Agustus 2025, 14:15 WIB
(BabadNews) - Menyikapi aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen yang berlangsung hampir sepekan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan sekaligus permintaan maaf karena DPR dinilai belum maksimal menjalankan tugasnya.Dalam aksi ini, seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan tewas dilindas oleh aparat keamanan menggunakan kendaraan taktis (rantis) pada Kamis, 28 Agustus 2025 lalu."Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami para peserta
Selengkapnya
Usai Sebut “Orang Tolol”, Sahroni Digeser dari Komisi III DPR
Politik | Sabtu 30 Agustus 2025, 11:30 WIB
JAKARTA (BabadNews) – Politikus NasDem Ahmad Sahroni digeser dari kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Mutasi ke Komisi I ini dilakukan setelah ucapannya soal “orang tolol” menuai polemik dan kritik publik.Kepastian mutasi ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Franziskus Taslim. “Ya, benar,” ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (29/8/2025).Keputusan tersebut dituangkan dalam surat bernomor F. NasDem. 758/DPR-RI/VIII/2025, hasil rapat
Selengkapnya
Gelombang Demo Membesar, JK: Akar Masalah Berasal dari DPR
Politik | Sabtu 30 Agustus 2025, 10:24 WIB
JAKARTA (BabadNews) – Jusuf Kalla menilai gelombang demonstrasi yang merebak bukan hanya dipicu soal tunjangan jumbo DPR, melainkan juga ucapan sembrono sejumlah anggota dewan yang dinilai merendahkan rakyat.“Jangan bicara asal-asalan, jangan menghina masyarakat. Inilah yang menjadi penyebab masalah,” tegas JK dalam keterangan resminya, Jumat (29/8/2025).DPR Dinilai Gagal Membaca SituasiJK menilai, sejumlah anggota DPR justru memperkeruh suasana lewat pernyataan yang dianggap
Selengkapnya
Musda Golkar Riau Kembali Tertunda, DPP Perpanjang Masa Bakti Syamsuar
Politik | Kamis 28 Agustus 2025, 13:56 WIB
PEKANBARU (BabadNews) - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Riau belum juga menemui kepastian. DPP Golkar memperpanjang masa bakti Ketua DPD I Golkar Riau Syamsuar hingga Musda benar-benar terlaksana.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memilih memperpanjang masa bakti kepengurusan Ketua DPD I Partai Golkar Riau Syamsuar sampai Musda benar-benar terlaksana.Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa kendali penuh terkait jadwal Musda berada di tangan Ketua Umum Bahlil Lahadia.Sejauh
Selengkapnya
KPU Riau Evaluasi Program Sosialisasi Pemilih Pasca Pemilu dan Pilkada 2024
Politik | Rabu 27 Agustus 2025, 13:52 WIB
PEKANBARU (BabadNews) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menekankan pentingnya evaluasi program sosialisasi dan pendidikan pemilih pasca Pemilu dan Pilkada 2024 guna mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi yang lebih merata dan berkelanjutan.Evaluasi ini ditujukan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta menyusun strategi ke depan agar informasi kepemiluan lebih merata dan berkelanjutan.Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Selengkapnya
Gaji DPR Naik Jadi Rp 230 Juta per Bulan, Akademisi UGM: Tak Tunjukkan Empati
Politik | Rabu 27 Agustus 2025, 08:38 WIB
YOGYAKARTA (BabadNews) - Kenaikan penghasilan anggota DPR hingga Rp 230 juta per bulan plus tunjangan rumah Rp 50 juta menuai kritik. Akademisi UGM menilai kebijakan itu tidak menunjukkan empati di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, mengingat perbedaan pendapatan tersebut mencapai 35,4 kali lipat dari rata-rata pendapatan per kapita warga Indonesia yang hanya Rp 6,5 juta per bulan.“Kondisi ini makin diperparah ketika kondisi perekonomian masyarakat sedang sulit, rakyat tidak
Selengkapnya
Gugatan ke MK, Syarat Polisi Minimal SMA Dipersoalkan
Politik | Selasa 26 Agustus 2025, 12:00 WIB
JAKARTA (BabadNews) – Dua warga menggugat aturan syarat masuk Polri yang hanya mewajibkan lulusan SMA. Mereka menilai, polisi seharusnya berstandar sarjana (S1) agar setara dengan profesi penegak hukum lain.Mabes Polri menanggapi gugatan ini dengan sikap terbuka. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo, menyatakan bahwa kritik dan masukan masyarakat adalah bagian penting untuk membangun Polri yang modern.“Harapan masyarakat terhadap Polri sangat tinggi. Semua masukan yang
Selengkapnya
Transfer ke Daerah 2026 Dipangkas Jadi Rp 650 Triliun, Pemda Tertekan
Politik | Senin 25 Agustus 2025, 09:49 WIB
JAKARTA (BabadNews) - Pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) menjadi Rp 650 triliun pada 2026. Kebijakan ini diprediksi menekan kemampuan fiskal banyak pemerintah daerah, bahkan berpotensi memicu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pajak bumi dan bangunan (PBB).Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif dan Founder Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima
Selengkapnya
|